Hubungan antara GREENSHIP dan peraturan-peraturan Pemerintahan

Dalam pembuatannya, GREENSHIP sebagai perangkat penilaian membutuhkan suatu acuan dan dukungan dari pemerintah. Dalam pembuatannya pun, GREESHIP menggunakan kriteria penilaian sedapat mungkin berdasarkan standard lokal baku seperti Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berikut adalah beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam pembuatan GREENSHIP :

  1. Peraturan Menteri PU 30/PRT/M/2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksessibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
  2. Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  3. B/277/Dep.III/LH/01/2009
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  5. UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  6. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 32/PERMEN/M/2006 Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun.
  8. Keputusan DNA (Designated National Authority ) dalam B-277/Dep.III/LH/01/2009
  9. Keputusan Menteri No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Kotor Domestik
  10. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002
  12. UU No. 18 Tahun 2008

 Berikut adalah beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam pembuatan GREENSHIP Homes :

  1. Undang-undang RI Nomor Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  2. Undang-undang RI No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  3. Undang-undang Nomor 32. (2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. Undang-undang RI Nomor 26. (2007) tentang Penataan Ruang.
  5. Undang-undang RI Nomor 28. (2012) tentang Bangunan Gedung.
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25. (2012) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7. (2012) tentang Izin Lingkungan.
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  10. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
  11. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  12. SNI 04-0225-2000/ amd.1-2006 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (puil 2000) di tempat kerja.
  13. SNI 03-6389-2000 tentang Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung.
  14. SNI 03-6386-2000 tentang Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan Gedung dan Perumahan.
  15. SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.
  16. SNI 03-6197-2011 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan.

 Berikut adalah beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam pembuatan GREENSHIP Neighborhood :

  1. Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
  2. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  3. Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  4. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  5. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  6. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
  7. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
  9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 852 tahun 2008 tentang Sanitas Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  10. Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran air.
  11. Keputusan Menteri Kimpraswil No.403 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat
  12. Keputusan Menteri Kimpraswil No.327 tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.05 tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah Kawasan Industri
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.01 tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
  17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.31 tahun 2006 tentang Juklat Kalisiba
  18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.32 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
  19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.34 tahun 2006 tentang Sarana Perumahan
  20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman
  21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.22 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat
  22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.01 tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan
  23. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.
  24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
  25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Bangunan dan Lingkungan
  26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
  27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.17 tahun 2009 tentang Rencana Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
  28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18 tahun 2010 tentang Revitalisasi Kawasan
  29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
  30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
  31. SNI 03-1733:2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
  32. SNI 03-7013:2004 tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Sususn Sederhana
  33. SNI 19-2454:2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
  34. SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah Permukiman
  35. SNI 7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan

 

 

Copyright © 2017 GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA. All Rights Reserved.